TUBARSNEWS.COM-Terkait adanya panitia Cluster kecamatan sebetulnya sangat bagus dan meringankan beban terhadap desa, hal itu tentu menjadi keinginan semua pihak. Sebab jika betul betul adanya rasa kegotong royongan semua menjadi ringan, namun apa disangka justru berbanding terbalik apa yang diharapkan oleh kepala desa selama ini.
Bukannya meringankan beban maupun meminimalisir kecilnya anggaran yang ada, justru jika dihitung secara rinci hal itu juga tergolong sangat besar menguras Anggaran Dana Desa (ADD). Maka dari itu banyak para kepala Desa mengeluh terhadap Cluster yang diadakan oleh Kecamatan Kerkap.
Ada sekitar empat orang kepala desa yang ditemui awak media ini semuanya sama menyampaikan keluhan tentang Cluster yang diadakan pihak kecamatan.
” Sekli mengadakan acara pelatihan kami paling kecil menyumbang per desa sebesar Rp 900.000 bahkan hingga 2.500.000 terkadang lebih, dari pada seperti ini enak kita adakan didesa masing masing saja,” jelas para kades yang engan disebut namanya lantaran merasa takut dipersulit jika ingin verifikasi DD dan ADD nantinya. Senin (21/8/2023)
Karena sekecamatan kerkap ini terdiri dari 17 Desa maka jika dikalkulasikan tentu sangatlah besar anggaran yang dikeluarkan oleh desa dan pihak Desa tidak bisa bertatap muka secara langsung terhadap warga, karena acara tersebut tidak disatu tempat saja melainkan ada tiga tempat yaitu Aula Kecamatan, Balai Kantor Desa Magelang dan Balai Pertemuan di Desa Banyumas.
” Itu tidak hanya sekali saja akan tetapi hingga bulan 8 agustus 2023 sudah masuk yang ke 9 kali mengadakan cluster yang dikendalikan oleh pihak kecamatan Kerkap, kalau pungutan besar anggaran ya begitulah tidak jauh beda. Kalau seperti ini tahun berikutnya tidak usah kita ikut cluster yang diadakan oleh pihak kecamatan, bukannya memperkecil angaran yang keluar justru tambah bengkak,”Kata Para Kades.
Menepis banyaknya keluhan para kades pihak Kecamatan Kerkap melalui Kasi PMD Patona menyampaikan justru sangat berbeda sekali apa yang disampaikan para kades dan hal itu juga terkesan ada yang ditutup tutupi.
“Setiap mengadakan pelatihan pihak desa hanya dibebankan sebesar Rp.400 000 itu semuanya tergolong sudah beres. Mulai dari biaya narasumber sebesar 600 perjam dikali 6 jam dan biaya konsumsi serta lainya,” ujar Kasi PMD. (Jonbew)
