Kamis, Desember 2
Shadow

Pengurus PWI Kabupaten Bakal Ikut Mencalonkan Diri Sebagai Ketua PWI Lampung

TANGGAMUS.TUBARSNEWS.COM – Jelang Konferensi Provinsi (Konferprov) Pemilihan Calon Ketua PWI Lampung, pada awal Desember 2021 mendatang. Pengurus PWI Kabupaten Tanggamus, menantang bakal calon Ketua PWI Provinsi Lampung, Juniardi.SIP.,MH, untuk menghapus budaya upeti dan setoran kepada pengurus PWI Lampung yang selama ini ada diberlakukan.

Tantangan itu disampaikan oleh pengurus dan anggota PWI Kabupaten Tanggamus saat temu silaturahmi dengan Bakal Calon Ketua PWI Lampung, Juniardi, di Sekretariatan PWI Tanggamus. Senin, 08 November 2021.

“Selama ini segenap kepengurusan PWI yang ada di tingkat Kabupaten/Kota, khususnya PWI Kabupaten Tanggamus, harus mengikuti tradisi atau budaya upeti atau setoran ke pengurus PWI Lampung. Jika tidak patuh, maka akan dimusuhi, dicari kelemahannya hingga ancaman pembekuan sebagai pengurus. Maka, kami berharap, jika calon Ketua terpilih, hal ini harus dibenahi, dihapus. Saya sendiri saat itu mengalami. Karena tidak patuh diancam akan dibekukan. Ini organisasi apa?. Maka saya menolak, dan begini akhirnya, komunikasi menjadi tidak baik,”

Demikian ungkap salah satu senior PWI Kabupaten Tanggamus didampingi Abdullah Asma’ud.

Menurutnya, hal ini juga banyak dialami pengurus PWI Kabupaten lainnya di Lampung. “Bang Jun juga sudah dengar sendiri, dari kawan – kawan di daerah lainnya, sama problemnya, dan lagi itu tidak transparan. Mau dilantik saja harus setor sekian, mau acara dipatok iuran sekian. Maka kadang pengurus daerah itu malah untuk datang ke Provinsi,”ungkapnya disambut pembenaran oleh pengurus PWI Tanggamus lainnya yang hadir.

Menanggapi hal itu, Mantan Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Lampung, pertama, yang juga Wakil Ketua Bidang Pembelaan Wartawan, PWI Provinsi Lampung, Juniardi membenarkan adanya tradisi atau budaya yang disebutkan, setoran untuk kegiatan, hingga acara berbayar itu sama dialami beberapa daerah yang sudah dia kunjungi.

“Ya, intinya itu akan menjadi progres perbaikan program ke depannya. Sehingga tidak lagi cara – cara yang memberatkan pengurus daerah ada. Itu harus di hapus, harusnya pengurus Provinsi ikut mensejahterakan pengurus di daerah, bukan menjadikan sapi perahan,”tegas Juniardi.

Selain persoalan upeti, kata Juniardi, pengurus juga berharap upaya perlindungan dan advokasi bagi wartawan anggota PWI di daerah dapat di perkuat, sehingga betul – betul anggota PWI itu merasa terlindungi secara hukum, dalam menjalankan tugas tugas jurnalistik.

“Kedepan kita akan adakan penguatan perwakilan daerah dalam hal yang membidangi perlindungan dan advokasi terhadap wartawan di daerah. Jadi bidang pembelaan saja maju terus, apalagi jadi Ketua,”ujar Juniardi disambut gelak tawa pengurus PWI Tanggamus.

Juniardi melanjutkan, selain penguatan sebagai profesi jurnalistik, PWI di daerah juga harus ikut andil melakukan edukasi kepada narasumber, baik birokrat, aparat, guru, Kepala Desa, hingga masyarakat umum.

“Kita wajib memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama para narasumber, agar memahami tugas fungsi wartawan, hingga metode jika berhadapan dengan wartawan,”Pungkas Juniardi. ( Eko)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *