TUBASNEWS.COM- Terkait hangatnya perbincangan Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) yang ada di kabupaten Bengkulu Utara bakal seru di bahas.
Pasalnya ada beberapa Forum Koordinasi Kepala Desa (FKKD) Kecamatan dan Ketua FKKD Kabupaten Bengkulu Utara mengadakan rapat mendadak di restoran ternama di kecamatan Arga Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, Kamis (29/6/2023).
Di mana, dalam rapat tersebut nampaknya membahas bagaimana APDESI yang sudah ada yang dijabat oleh Edi Zen selaku Kades Air Banai Kecamatan Hulu Palik, sekaligus ia juga rangkap jabatan sebagai Ketua FKKD Kabupaten Bengkulu Utara.
Dikarenakan beberapa hari belakangan ini munculnya statement Ketua FKKD kecamatan Air Besi Sarkawi menjelaskan APDESI yang dijabat ketua Edi Zen saat ini sudah tidak diberlakukan lagi, lantaran dirinya sudah mendapatkan mandat dari Provinsi dan sudah membentuk tim pormatur sebanyak sembilan orang kepala desa.
“Ketua APDESI saat ini sudah tidak berlaku lagi meskipun jabatan belum habis. Karena tidak ada melakukan muscab terlebih dahulu dan pada saat itu hanya ditunjuk secara otomatis ,” kata Sarkawi saat dihubungi awak media.
Sementara menyikapi hal tersebut, Ketua APDESI Kabupaten Bengkulu Utara Edi zen menyampaikan pada saat diwawancarai bahwa kegiatan hari ini hanya berkumpul ajang silaturahmi antar Kepala Desa. Disamping itu, ia juga menuturkan bahwa APDESI yang saat ini terkesan tidak diakui itu hak mereka, karena itu bagian dari pendapat dan penilaian seseorang.
” Ya kalau saya simple menyikapinya dan tidak menjadi persoalan, diakui ya terserah kalau tidak ya itu hak mereka dan kalaupun mandat itu sudah ada yang baru dari provinsi. Kuncinya ada di FKKD Kecamatan se Kabupaten Bengkulu Utara karena hak mereka menentukan mau menerimanya atau tidak,” kata Edi.
Selain itu sambung Edi, dirinya sebagai ketua APDESI saat ini tidak ada tujuan lain hanya mencari kedamaian antara kepala desa satu dan lainnya dan memajukan desa se-kabupaten Bengkulu Utara. Seandainya dalam waktu dekat ini ada pemilihan APDESI, dirinya tidak bisa berbuat banyak, karena menjadi seorang ketua itu harus mampu bukan hanya sebatas keinginan kalau keinginan tentu banyak yang mau, tapi kalau dikatakan mampu tentu berat, namun kata kuncinya ada pada sembilan belas FKKD Kecamatan kalau mereka menerima dan meridhoi apa yang menjadi keputusan mandat yang baru itu hak mereka, kata Edi.
Disingung terkait kesalahan tidak ada muscab sebelumnya. Edi Zen mengakui bahwa itu kekurangan dikarenakan ketika mendapat SK paling lama satu bulan itu harus muscab hal itu bentuk kekurangan saya dan saya mengakui hal itu.
” Memang saya akui semestinya muscab tapi itu saya lalai, saya berharap APDesi ini jangan ada dualisme. Perlu diingat, jangankan jabatan, nyawa saya pertaruhkan,” pungkas Edi. (Jonbew)
