BENGKULU.TUBARSNEWS.COM-Rapat Paripurna ke-9 dengan agenda jawaban Gubernur Bengkulu terhadap Pandangan umum Fraksi-Fraksi atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Bengkulu TA 2019.
Jawaban Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah terhadap Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Bengkulu yang diwakili langsung oleh Sekdaprov Hamka Sabri, Selasa, (7/7/2020).Mengatakan atas pernyataan Fraksi Golongan Karya bahwa terjadinya penurunan ada pos PAD
” POS PAD catatan bagi kita. dan upaya peningkatan PAD akan dating serta menginovasi pelayanan pajak dan retribusi Daerah,” kata Hamka.
Hamka juga menjelaskan dan menyampaikan tanggapan dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya atas keberhasilan mempertahankan opini WTP dari BPK RI perwakilan Bengkulu.Opini WTP tersebut merupakan penghargaan bagi kita semua yang telah berupaya untuk menjalankan tata kelola keuangan dengan baik. Selanjutnya menaggapi masukan dari Fraksi Partai Nasional Demokrat yang mengatakan supaya pada tahun anggaran 2020 pendapatan perlu ditingkatkan sehingga mendekati angka 100%. Pemerintah provinsi Bengkulu sependapat dan mengharapkan dukungan dari anggota dewan yang terhormat.
” Perda pajak Daerah baru selesai Desember tahun 2019 dan Perda retribusi sampai saat ini masih dievaluasi Mendagri sehingga target yang telah kita susun bersama tidak terpenuhi. Ditambah lagi adanya pemotongan dana bagi hasil pusat ke Daerah,”Jelasnya.
Tambah Sekda,terakhir kita juga menanggapi masukan fraksi persatuan Nurani Indonesia pencapaian daerah jauh dari target perencanaan menunjukkan kinerja pengelolaan pendapatan daerah yang terlalu ambisius dalam menyusun perencanaan memiliki basis data yang valid dan Bagaimana penyusunan perencanaan badan daerah tidak akurat dan rasional.
” Seperti pajak bahan bakar kendaraan bermotor balik nama kendaraan bermotor dan Retribusi serta pelimpahan kewenangan dari kabupaten kota ke pemerintah provinsi masih tahap dievaluasi tentu kita harus bersabar,” pungkasnya (Jonbew/Adv)
