Kadis Perintahkan Camat Harus Pengembalian Anak Kades Dapat BLTDD, Meskipun Dalih Sudah Musdes

oleh -197 Dilihat
oleh

TUBARSNEWS.COM-Carut Marut Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ( BLTDD) di Desa Tanjung Raman Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu lantaran anak Kepala Desa mendapatkan BLTDD, hal tersebut memang tidak diperbolehkan meskipun sudah hasil musdes.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ( DPMD) Kabupaten Bengkulu Utara Rahmat Hidayat, menjelaskan terkait anak kepala desa dapat bantuan hal itu tetap tidak diperbolehkan, karna regulasi jelas melarang hal itu.

” Kalau masih satu kk dengan kades tetap tidak diperbolehkan. Dan harus melakukan pengembalian, Pengembalian itu nanti harus digantikan yang lebih layak, ” Kata Rahmat Hidayat saat diwawancarai awak media ini di halaman kantor pemda usai menghadiri HUT Bhayangkara ke 78, Senin (1/7/2024).

Disingung bahwa Kades berpegang teguh karna sudah melaksanakan musdes, Rahmat menambahkan meskipun pihak desa sudah melakukan musdes tetap juga tidak diperbolehkan. Karena musdes itu hanya tingkat desa dan aturan lain yang memang melarang mulai dari Permendagri dan aturan Permendes PDTT.

” Kalau memang cukup dalih aturan dengan musdes semuanya bisa dilakukan untuk apa permendes dan Permendagri, maka dari itu, kita selaku pemerintah desa haruslah cermat dalam memahami regulasi, kalau seperti ini kan malu sendiri, regulasi jelas dilarang masih juga dilaksanakan, dan tidak menutup kemungkinan kalau seperti ini ada kecurigaan lain terhadap pengelolaan dd di Desa Tanjung Raman, hal seperti ini berani apa lagi yang lain, “jelas Rahmat.

Dengan adanya temuan seperti ini Kadis PMD menghimbau agar pemerintah desa harus harus cermat dalam membaca aturan dan jangan sampai hal serupa terulang lagi terhadap desa desa lainnya.

Karna bantuan bltdd ini memang betul betul murni penerima manfaat tepat sasaran dan memang kriteria miskin ektrim.

” Kalau BLTDD tidak bisa anak kades dapat karna yang mendapatkan kriteria betul betul miskin ektrim dan sudah saya perintahkan camat agar segera pengembalian,” ujar Rahmat.

Sementara, Pendamping Desa Kecamatan Kota Arga Makmur juga pernah menyampaikan hal yang sama bahwa anak kepala desa tidak berhak mendapatkan bltdd lantaran masih satu kk.

” Regulasi jelas dan hal itu sudah kami ingatkan. Kalau masih tetap dilakukan tangung sendiri resikonya, ” bebernya. (Jonbew)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *