Diduga Camat Mendukung Nepotisme Anak Kades Dapat BLTDD

oleh -127 Dilihat
oleh

TUBARSNEWS.COM – Kemelutnya Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) disalah satu Desa Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara baru baru ini tercium kepublik.

Pasalnya total penerima KPM BLTDD Desa tersebut Sebanyak 28 KPM termasuk salah satunya anak dari kepala desa itu sendiri yang  masih satu Kepala Keluarga (KK) dengan Kades.

Dengan mencuatnya hal itu wartawan ini konfirmasi terhadap Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bengkulu Utara Rahmad Hidayat menuturkan kita akan segera telusuri dan kita kordinasi dengan Kabid serta Camat Kota Arga Makmur Syafruddin agar secepatnya turun ke lokasi.

” Mereka sudah turun ke desa Tanjung Raman, namun hasil belum saya terima sampai saat ini, coba hubungi camat langsung” Kata Kadis melalui pesan Whatsappnya, Kamis (27/6/2024).

Ketika dikonfirmasi terhadap camat kota Arga Makmur Syafruddin sunguh mengejutkan apa yang disampaikannya dan terkesan mendukung adanya dugaan nepotisme anak kades dapat BLTDD.

” Kita sudah mengecek. Memang anak kades masuk data penerima BLTDD, muncul hasil musdes desa, tapi tidak dibayarkan,” Kata camat yang terkesan ingin mengelabui wartawan dan mendukung adanya praktik nepotisme.

Selain itu camat kembali berkilah lantaran wartawan ini mempertanyakan bahwa realisasi itu masuk di Kabupaten melalui data Siskeudes online. Serta terbukti sudah direalisasikan karena banyaknya pemberitaan bahwa 28 KPM desa itu sukses direalisasikan hinga ke 6.

“Maksudnya sekiranya ada yang tidak sesuai aturan harus dikembalikan segera ke kas desa dan dijadikan silpa, ” ujar  camat.

Bahwa silpa adalah uang yang belum terpakai atau belum dibelanjakan. Jika uang tersebut sudah direalisasikan tentu akan menjadi temuan dan ada sanksi tegasnya, selain itu adanya dugaan percobaan nepotisme oleh seorang kades.

Secara umum, nepotisme merupakan suatu kegiatan seseorang dalam memanfaatkan kedudukan ataupun posisinya untuk lebih memprioritaskan teman atau keluarganya di atas kepentingan umum. Dalam undang-undang No 28 tahun 1999 tentang penyelenggara bebas korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, pasal 22, jika pejabat negara terbukti melakukan nepotisme terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda paling banyak 1 milliar Rupiah. (Jonbew)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *