BENGKULU UTARA.TUBARSNEWS.COM – Anggaran di sekretariat dewan pada APBD murni dan APBD Perubahan mencapai Rp. 44.313.719. 562. Dengan anggaran tersebut tidak menutup kemungkinan ada aliran yang terkesan tidak masuk akal, sebab adanya dugaan aliran dana lain (saving money) atau juga disebut dipotong cuma cuma hingga 15 % dari besaran anggaran yang dikelola. Siapa yang bertanggung menjawab hal itu nantinya. Karna Saving Money tentu tidak bisa di SPJ.
Dari data yang pada didapati APBD- P pengunaan dana Rp. 44.313.719. 562, terdapat berbagai pos – pos program sub kegiatan, diantaranya, pos proses penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah Rp. 39.999.749, Pembahasan rancangan peraturan daerah Rp. 512.350.312, Fasilitas penyusunan penjelasan Rp. 91.757.351, Pembahasan KUA dan PPAS Rp. 48.877.689, Pembahasan APBD Rp. 49.904.550, Pembahasan pertanggungjawaban APBD Rp. 61.398.574, Pengawasan penggunaan anggaran Rp. 69.863.141, Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD Rp. 13.845.163.396, Penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD Rp. 245.678.698, Pelaksanaan medikal check Up DPRD Rp. 90.000.000, Penyelengaraan administrasi keanggotaan DPRD Rp. 29.759.709, Penyedia kebutuhan rumah tangga DPRD Rp. 1.205. 197.846.
Penyelengaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Rp. 299.348.067, Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD Rp. 10.400.618, Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD Rp. 49.500.000, Pengadaan mebel Rp. 262.032.704, Penyediaan jasa komunikasi sumber air dan listrik Rp. 436.769.843, Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Rp. 1.604. 519.808, Penyediaan jasa pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan Rp. 521.744.155, Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Rp. 49.970.838, Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya Rp. 406.408.800.
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN Rp. 3.022. 857.106, Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD Rp. 159.074.420, Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD Rp. 122.573..043, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Rp. 357.675.800, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Rp. 31.193.882, Penyediaan peralatan rumah tangga Rp. 192.693.169, Penyediaan bahan logistik kantor Rp. 305.814.563, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp. 43.427.311, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rp. 174.999.747.
Bimbingan teknis DPRD Rp. 399.223.000, Publikasi dan dokumentasi dewan Rp. 1.040.406.739, Penyediaan kelompok pakar dan tim ahli Rp. 380.599.700, Penyelengaraan hubungan masyarakat Rp. 433.094.187, Kunjungan kerja dalam daerah Rp. 159.810.043, Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD Rp. 9.656.004. 000, Fasilitas tugas pimpinan DPRD Rp. 4.329. 998.801, koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Rp. 159.924.673.
Ketika hal tersebut ingin dikonfirmasi Senin (13/12) terhadap adanya dugaan saving money yang saat ini namanya masih disamarkan. Dirinya mengatakan ” kelak lagi diluar nanti dikabari balasnya melalui WhatsApp nya,” Pungkas. (Jonbew)
